JogjaVoice.com — Transisi kepemimpinan dari Kustini Sri Purnomo ke Harda Kiswaya disambut dengan optimisme, tetapi juga ekspektasi besar. Bagi Bolone Pakne, kelompok relawan yang sejak awal berada di belakang Harda, ada satu hal mendesak yang tak bisa ditawar: bersih-bersih birokrasi.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sleman dinilai tengah berada di titik kritis — dan hanya tindakan cepat dari pemimpin baru yang bisa mengembalikan kepercayaan publik.
ASN Dinilai Jadi Penghambat Layanan Publik
“Sebagus apa pun program pemerintah, kalau ASN-nya tidak beres, ya tetap macet,” ujar salah satu koordinator Bolone Pakne dalam diskusi terbatas di Kalasan. Ia menyoroti banyaknya rencana pembangunan yang tak kunjung terealisasi, serta minimnya respons ASN terhadap berbagai keluhan warga.
Mulai dari pembangunan joglo yang mandek, penataan wilayah yang stagnan, hingga laporan warga yang mengendap tanpa tindak lanjut—semua dianggap sebagai akumulasi dari lemahnya tanggung jawab birokrasi. Bolone Pakne menilai ini sebagai gejala sistemik yang tidak boleh dibiarkan lebih lama.
Harda dan Janji Reformasi ASN
Sebagai mantan Sekretaris Daerah, Harda Kiswaya tidak asing dengan dinamika birokrasi Sleman. Ia dinilai memahami struktur, hambatan, dan potensi dari dalam. Inilah alasan Bolone Pakne menaruh harapan besar terhadap program reformasi ASN yang dijanjikan Harda.
Bagi mereka, reformasi tidak cukup dengan mutasi jabatan atau seruan moral. Diperlukan sistem evaluasi yang konsisten dan berbasis kinerja, serta keberanian menindak ASN yang gagal menjalankan tugasnya.
“Kalau ASN-nya malas, tidak disiplin, atau bekerja setengah hati, sudah saatnya ditindak. Rakyat menuntut perubahan yang nyata, bukan sekadar wacana,” tegas perwakilan Bolone Pakne dari Godean.
Ketegasan dan Disiplin Jadi Kebutuhan Mendesak
Tujuh ASN yang dijatuhi sanksi disiplin awal tahun ini menjadi alarm keras. Bolone Pakne menyebut, kasus-kasus seperti ini bukan hanya soal individu, tapi menunjukkan celah besar dalam manajemen kepegawaian yang harus segera ditutup.
Menurut mereka, pemimpin baru harus menegakkan standar kedisiplinan yang jelas dan tegas, agar setiap ASN tahu bahwa pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanah langsung dari rakyat.
Ubah Budaya Kerja, Bukan Sekadar Struktur
Lebih dari sekadar reformasi struktural, Bolone Pakne mendorong perubahan budaya kerja ASN. Budaya kerja lama—yang cenderung formalitas, lamban, dan reaktif—harus diganti dengan pola kerja yang adaptif, inovatif, dan solutif.
“Tidak cukup dengan rapat atau tanda tangan absen. ASN harus hadir secara nyata di tengah kebutuhan warga. Mereka harus bisa berpikir cepat, bekerja cepat, dan selesai dengan tuntas,” ujar salah satu tokoh relawan dari Berbah.
ASN Sleman Harus Profesional dan Responsif
Ke depan, ASN di Sleman diharapkan mampu menjadi wajah baru pemerintahan daerah yang profesional dan responsif. Bolone Pakne percaya bahwa reformasi birokrasi tidak akan berhasil jika tidak dimulai dari pembinaan mental, pelatihan kompetensi, dan rotasi berbasis hasil kerja nyata.
Mereka juga mendorong keterbukaan informasi dan pelibatan warga dalam menilai kinerja ASN di lapangan, agar sistem pelayanan tidak hanya dilihat dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas.
Arah Baru Dimulai dari Aparatur
Bagi Bolone Pakne, enam bulan pertama kepemimpinan Harda Kiswaya akan menjadi ujian kredibilitas. Jika ASN tidak segera dibenahi, maka arah perubahan akan kehilangan fondasinya. Tapi jika agenda reformasi benar-benar dijalankan sejak awal, Sleman punya peluang besar untuk menjadi daerah yang progresif dan terpercaya.
