Kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang melarang sekolah mengadakan study tour bagi para siswanya, mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jabar.
“Kami mendukung kebijakan Pak Gubernur karena memang dirasa sangat baik, dilihat dari substansi yang beliau sampaikan,” ujar Kepala KCD Pendidikan Wilayah X Jabar, Ambar Triwidodo, Kamis (6/3/2025).
Ambar menyatakan, surat edaran mengenai larangan study tour pun sebenarnya secara substansi sudah ada sejak 2024. Menurutnya, Gubernur Dedi Mulyadi hanya menegaskan kembali aturan tersebut.
Ambar mengungkapkan, kebijakan itu pun bukan melarang study tour secara keseluruhan. Namun, lebih terkait pengelolaan dan tujuan study tour-nya yang harus betul-betul menjadi bagian dari penambahan wawasan siswa. “Kalau kita bicara study tour, ada nilai edukasi di situ, pengelolaannya juga harus dilakukan secara transparansi, terutama oleh komite dan anak-anak,” katanya.
Ia menegaskan, pelaksanaan study tour pun tidak boleh menjadi beban bagi siswa. Itu berarti, pengelolaannya bukan lagi paksaan dari sekolah, di mana siswa yang tidak berangkat harus tetap membayar atau diberikan tugas yang berlebihan.
Ancam Provinsi Lain, Terutama Jogja sebagai Daerah Pariwisata
Pemerintah Bantul, Jogja, menjadi pesimis dengan aturan ini, yang bahkan akan mempengaruhi pendapatan daerah. Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi Kepariwisataan Dinas Pariwisata Bantul, Markus Purnomo Aji SE, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan daerah lain. Namun, ia tidak menampik bahwa larangan study tour dari beberapa provinsi akan berdampak signifikan bagi Bantul.
“Mau bagaimana lagi, jika kepala sekolah nekat tetap mengadakan study tour, mereka bisa dipecat. Tentu hal ini membuat sekolah-sekolah berpikir ulang untuk melakukan perjalanan wisata,” ujar Markus, Kamis (6/3).
Menurutnya, dalam empat tahun terakhir, wisatawan yang datang ke Bantul didominasi oleh pelajar dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Dengan adanya larangan dari Jawa Barat dan Jakarta, jumlah kunjungan wisatawan ke Bantul diperkirakan mengalami penurunan drastis.
“Rombongan study tour pelajar merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pariwisata Bantul. Jika jumlah kunjungan mereka berkurang, bukan hanya PAD yang terkena dampaknya, tetapi juga para pelaku usaha di sektor pariwisata, mulai dari hotel, restoran, hingga pedagang kecil,” jelasnya.
Dampak Luas terhadap Sektor Pariwisata Jogja
Dengan adanya kebijakan ini, sektor pariwisata di Yogyakarta, khususnya Bantul, harus menghadapi tantangan besar. Beberapa dampak yang diprediksi terjadi antara lain:
- Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sektor wisata adalah penyumbang besar bagi perekonomian daerah, terutama dari retribusi tempat wisata dan pajak usaha terkait.
- Berimbas pada UMKM: Pedagang kecil, jasa transportasi, hingga pengelola homestay dan restoran yang menggantungkan penghasilannya pada wisatawan pelajar akan terkena dampak langsung.
- Lesunya Industri Perhotelan: Banyak hotel dan penginapan di Yogyakarta yang selama ini bergantung pada rombongan study tour pelajar.
Upaya Mitigasi dari Pemerintah Daerah
Menanggapi ancaman ini, Dinas Pariwisata Yogyakarta mulai menyiapkan strategi untuk mempertahankan angka kunjungan wisatawan, di antaranya:
- Promosi Pariwisata Digital: Mengoptimalkan media sosial dan platform digital untuk menarik wisatawan keluarga dan komunitas.
- Diversifikasi Paket Wisata: Menawarkan paket wisata yang lebih menarik bagi segmen wisatawan selain pelajar, seperti wisata budaya, religi, dan petualangan.
- Kerja Sama dengan Sekolah di Luar Jawa Barat dan Jakarta: Menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah di daerah lain yang masih mengizinkan study tour.
Meski kebijakan ini membawa tantangan bagi dunia pariwisata Yogyakarta, langkah-langkah inovatif diharapkan dapat menjaga stabilitas sektor pariwisata dan mencegah dampak ekonomi yang lebih luas.
Baca Terus Media Lokal Jogja
