JogjaVoice.com – Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi membantah isu dugaan pencampuran etanol 10 persen (E10) pada bahan bakar jenis Pertalite yang dituding menjadi penyebab motor brebet hingga mogok massal di sejumlah daerah Jawa Timur, seperti Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.
“Saya rasa nggak benar ya. Jadi yang sekarang ini itu menggunakan E5 sebenarnya bukan Pertalite, tapi Pertamax Green dengan campuran etanol 5 persen. Rencananya akan naik jadi 10 persen. Pertalite saya kira tidak (menggunakan etanol),” ucap Fahmy dalam Diskusi Publik ‘1 Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita Dalam Energi?’ yang diselenggarakan Forum Jurnalis Yogyakarta, Rabu (30/10/2025).
Fahmy juga menjelaskan terjadinya kerusakan pada sejumlah motor usai mengisi BBM bersubsidi tersebut perlu dibuktikan dengan uji laboratorium untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dia menilai dugaan pencampuran Pertalite dengan bahan lain hingga memicu kerusakan mesin belum dapat dibuktikan.
Bahkan, dia pun mendukung program pemerintah yang ingin menerapkan BBM dengan campuran etanol 10 persen untuk segera diterapkan dalam rangka menuju energi bersih. Namun Fahmi juga meminta pemerintah untuk tetap menyediakan BBM tanpa campuran etanol karena masih ada beberapa kendaraan lama yang belum ramah BBM dengan campuran etanol.
“Saya mendukung E10, tapi jangan diwajibkan semua BBM dicampur etanol. Jangan sampai konsumen tidak punya pilihan,” bebernya.
Senada dengan Fahmy, guru besar kebijakan publik UGM Prof. Wahyudi Kumorotomo menyatakan isu Pertalite dicampur etanol hingga merusak kendaraan merupakan informasi menyesatkan. Menurutnya, isu tersebut berpotensi dimainkan oleh pihak tertentu yang merasa kepentingannya terganggu, terutama dalam rantai impor migas.
“Saya melihat kemungkinan besar itu ada orang-orang yang merasa diganggu kepentingannya di antara mafia gas atau mafia minyak, itu yang kemudian melawan balik. Mereka bisa mengerahkan buzzer, membayar miliaran sehari juga kuat,” ungkapnya.
Wahyudi juga menilai isu viral seperti itu dapat digunakan sebagai alat serangan balik kelompok yang merasa dirugikan akibat penertiban mafia migas. Pemerintah, ujarnya, perlu bergerak cepat merespons isu-isu seperti ini sebelum semakin liar.
“Pemerintah punya instrumen banyak. Untuk melawan hoax, salah satunya pemerintah bisa menutup IP dari penyebar hoax. Kominfo bisa dikerahkan,” katanya.
Sementara itu, dari sudut pandang pakar ekonomi, Dr. Rudy Badrudin dari STIE YKPN Yogyakarta mengatakan belum ada bukti ilmiah bahwa Pertalite menjadi penyebab motor bermasalah. Ia menilai fenomena tersebut bisa saja bersifat kasuistik di satu daerah saja, dan perlu investigasi teknis yang lebih rinci.
“Apakah karena disebakkan oleh BBM-nya atau memang aspek yang lain? Barangkali motornya dan seterusnya,” cetusnya.
Rudy menyoroti pentingnya pihak terkait segera turun tangan melakukan pemeriksaan lapangan. Dia pun mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menerjunkan tim khusus untuk mengivestigasi masalah ini. Langkah itu dinilainya menjadi salah satu respons yang baik atas polemik ini.
“Kalau nggak direspons, nanti akhirnya menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri untuk tidak mengkonsumsi BBM dari Pertamina,” ujarnya.
Sebelumnya viral di media sosial motor warga mogok dan brebet secara massal disejumlah daerah di Jawa Timur. Sejumlah motor tersebut rusak usai menenggak BBM jenis Pertalite yang kemudian dinarasikan ada campuran etanol dalam BBM tersebut. Sebagai langkah tindak lanjut, Pertamina melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel Pertalite dari Fuel Terminal Tuban. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan spesifikasi produk masih sesuai dengan standar mutu yang berlaku nasional.
Selain itu, Pertamina juga menjamin pasokan BBM ke seluruh SPBU di wilayah Jatim tetap berjalan lancar. Masyarakat diimbau untuk menggunakan BBM secara bijak dan melaporkan setiap dugaan kendala melalui saluran resmi. (kpx/kmp).
