JogjaVoice.com – Pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat dan terintegrasi. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan proyek pembangunan berjalan lancar, tepat sasaran, serta terhindar dari berbagai potensi persoalan hukum maupun hambatan di lapangan.
Dr. Alden Juniedy Simanjuntak, SH., MH, mengembangkan strategi penguatan pengamanan PSN melalui pembentukan tata kelola koordinasi lintas sektor terpadu pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY).
Gagasan tersebut merupakan bagian dari proyek perubahan yang disusun Alden dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta.
Menurut Alden, peran kejaksaan dalam pengawalan pembangunan perlu terus diperkuat. Penegakan hukum tidak semata-mata mengedepankan pendekatan represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus mengoptimalkan langkah preventif untuk mencegah munculnya persoalan hukum sejak awal.
“Pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian penting dari upaya mendukung percepatan pembangunan nasional. Karena itu, diperlukan tata kelola koordinasi yang baik agar potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dapat dideteksi serta diantisipasi lebih dini,” jelasnya.
Dia menjelaskan, melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Bidang Intelijen Kejati DIY memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan PSN maupun Proyek Strategis Daerah (PSD).
Di DIY, pengamanan proyek memiliki karakteristik tersendiri. Selain berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, sejumlah proyek juga bersinggungan dengan pemanfaatan tanah kasultanan atau Sultan Ground dan Pakualaman Ground, serta penggunaan Dana Keistimewaan (Danais).
Di sisi lain, meningkatnya permohonan pendampingan dan pengawalan dari instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD menuntut adanya sistem pelayanan yang lebih efektif dan terukur.
Selama ini, koordinasi antarinstansi dinilai masih perlu diperkuat. Pertukaran informasi mengenai potensi kerawanan sosial maupun hukum belum sepenuhnya terintegrasi. Begitu pula sistem pemantauan proyek yang membutuhkan dukungan basis data terpadu agar perkembangan pelaksanaan pembangunan dapat diketahui secara lebih cepat.
“Jangan sampai pengawalan baru dilakukan ketika persoalan sudah muncul. Kita membutuhkan sistem yang mampu memberikan peringatan dini sehingga potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi hambatan serius,” ungkap Alden.
Sebagai langkah konkret, dikembangkan model Tata Kelola Koordinasi Lintas Sektor Terpadu. Salah satu langkahnya adalah membentuk Tim Efektif melalui Surat Perintah Kepala Kejati DIY Nomor PRIN-335/M.4/Cp.2/09/2026 tertanggal 22 September 2026.
Tim tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari teknis, sosialisasi, teknologi informasi dan dokumentasi, hingga administrasi. Penguatan koordinasi juga dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah DIY, BUMN/BUMD, serta konsultan konstruksi.
Selain membentuk tim, langkah penting lainnya adalah menyusun standardisasi prosedur pelayanan melalui SOP Penerimaan Pengawalan Proyek Strategis Nomor SOP-02/Dpp.4/11/2026 tertanggal 20 Oktober 2026.
SOP tersebut mengatur sembilan tahapan pelayanan dengan standar waktu yang terukur. Di antaranya penerimaan surat permohonan dan penunjukan jaksa penelaah yang ditargetkan maksimal satu jam pada hari yang sama. Sementara penelaahan berkas diberikan waktu maksimal tujuh hari.
Adapun penerbitan Surat Perintah Pengamanan Pembangunan Strategis dan pemberitahuan pelaksanaan masing-masing ditargetkan selesai dalam satu hari.
Menurut Alden, standardisasi tersebut menjadi penting untuk memberikan kepastian proses pelayanan, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi. Penguatan lainnya dilakukan melalui digitalisasi komunikasi lintas sektor.
“Salah satunya dengan membentuk kanal komunikasi cepat melalui grup WhatsApp PPS yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pertukaran informasi antarpemangku kepentingan,” terangnya.
Selain itu, dirancang pula basis data pemantauan proyek strategis yang nantinya dapat dikembangkan menjadi sistem monitoring terpadu. Dengan sistem tersebut, perkembangan proyek dan berbagai potensi kerawanan di lapangan diharapkan dapat dipantau secara lebih cepat dan sistematis.
Alden menilai, keberhasilan pengamanan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi, menyatukan persepsi, serta memperjelas pembagian peran setiap instansi.
Ke depan, inovasi tersebut perlu diperkuat melalui pengesahan formal SOP dalam bentuk Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi, pengembangan dasbor basis data monitoring PSN secara terpadu, serta evaluasi berkala.
“Harapannya, tata kelola ini tidak hanya menjadi inovasi di tingkat Kejati DIY, tetapi juga dapat diterapkan dan direplikasi di seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah DIY. Dengan koordinasi yang semakin kuat, pengamanan pembangunan bisa berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
